Hukum
-
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
Sistem peradilan pidana berorientasi kepada perlindungan korban tindak pidana, selain mendapatkan hak atas perlindungan koban tindak pidana juga berhak memperoleh…
Read More » -
Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…
Read More » -
Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Kapolri Prof.H.Muhammad Tito Karnavian, Ph.D telah menerbitkan peraturan terbaru sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana dalam lingkup Polri, peraturan tersebut termuat…
Read More » -
Objek Praperadilan berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian…
Read More » -
Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan
Penyelidikan merupakan serangkaian proses penyelidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, bertujuan mengumpulkan “bukti…
Read More » -
Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tanggal 08 Agustus 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan…
Read More » -
Perma Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum
Mahkamah Agung (MA) pada 11 Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan…
Read More » -
Mahkamah Konstitusi hapus frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan, bukan Pasal 335 KUHP dihapus
Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir atas permohonan Oei Alimin Sukamto Wijaya, menjatuhkan putusan…
Read More » -
Pengertian dan tata cara Pembantaran penahanan (stuiting) tingkat Penyidikan
Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto (setnov) walau dalam keadaan terbaring di rumah sakit…
Read More » -
Restorative Justice sebagai tujuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami pembaharuan, pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan pada perbaikan dan pemulihan keadaan…
Read More »